Beritateratas.com - Wakil Ketua DPR Fadli Zon menilai 2 tahun pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wapres Jusuf Kalla masih didominasi pencitraan. Menurutnya, ini akibat Jokowi sudah memikirkan strategi Pilpres 2019 di saat periode pertamanya belum setengah jalan.
"Dia terlalu cepat untuk memikirkan periode kedua. Itu memang haknya, tapi bukan di tahun-tahun pertama. Tapi di tahun keempat," kata Fadli saat berkunjung ke kantor redaksi detikcom, Jl Warung Jati Barat, Jakarta Selatan, Rabu (19/10/2016).
"Periode pertama saja belum beres," sambungnya.
Fadli menilai, pemerintahan Jokowi-JK selama 2 tahun belum banyak menunjukkan hasil. Jokowi dianggap belum bisa memenuhi janji-janji di masa kampanye serta ekspektasi publik yang begitu tinggi.
"Presiden datang bagi-bagi kartu. Ya enggak perlu presiden bagi-bagi kartu, itu kerjaan ketua RT. Kita pilih presiden dengan biaya triliunan lho. Datang ke lokasi pungli yang hanya berapa juta, itu cukup kapolsek," ujar Waketum Gerindra ini.
Aspek pemerintahan yang paling buruk selama 2 tahun pemerintahan Jokowi menurut Fadli adalah aspek hukum. Penegakan hukum masih dirasa tumpul ke atas dan tajam ke bawah. Kondisi ekonomi juga belum sepenuhnya stabil.
Fadli mengatakan bahwa saat ini bukanlah saatnya Jokowi mematangkan strategi untuk kembali menang di Pilpres 2019. Presiden pun diingatkan untuk terus menjalankan slogan 'kerja, kerja, kerja'.
"Terlalu banyak pencitraan. Pencitraan memang tidak bisa dipisahkan dari politik. Tapi ini terlalu banyak, overload," ungkap Fadli.
Kini, ada 3 tahun masa pemerintahan Jokowi-JK tersisa. Hanya saja, Fadli Zon pesimistis kondisi akan membaik.
"Saya bukan dukun yang bisa meramal tapi menurut saya, keadaan akan lebih buruk kalau melihat tanda-tandanya," pungkas Fadli Zon.
Walau mengatakan kondisi Indonesia saat ini buruk dan bahkan akan lebih buruk sebelumnya Fadli Zon malah meminta tambahan anggaran parpol sebesar 5 triliun per tahun.
Politisi Partai Gerindra yang juga Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Fadli Zon mengusulkan agar pemerintah menaikkan bantuan dana untuk partai politik. Jika saat ini bantuan dana parpol hanya Rp 108 per suara, dia mengusulkan naik menjadi Rp 5.000 per kepala.
Fadli Zon mengaku sudah menyampaikan gagasan itu kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi) saat rapat konsultasi kepala negara dengan DPR beberapa waktu lalu. Namun saat itu Presiden belum memberikan respons akan setuju atau menolak.
"Sekarang hanya Rp 108 per suara, harusnya Rp 5.000 per suara. Saya pernah sampaikan ke Presiden di rapat konsultasi terakhir," kata Fadli Zon saat berkunjung ke kantor redaksi detikcom, Rabu (19/10/2016).
Menurut Fadli Zon, dengan Rp 5.000 per kepala dana bantuan partai politik yang harus dikeluarkan oleh pemerintah untuk satu tahunnya sekitar Rp 5 triliun. Dia yakin anggaran pemerintah masih cukup meskipun dalam satu tahun dikeluarkan Rp 5 triliun untuk dana bantuan Parpol.
"Saya kira (APBN) masih bisa. Kita perlu lakukan reformasi di Parpol. Ini harga sebuah demokrasi," kata Fadli.
Lalu, dimana letaknya kondisi yang memburuk itu? Menurut anda?(Vr/Bs)
0 Response to "Sebut Pemerintahan Jokowi Krisis dan Akan Buruk, Tapi Fadli Zon Minta Tambahan Bantuan Dana Parpol 5 Triliun"
Posting Komentar