Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon dalam dalam acara Simposium Nasional 'Mengamankan Pancasila dari Ancaman Kebangkitan PKI dan Ideologi Lain' di Balai Kartini, Jakarta, Kamis (2/6/2015).
Fadli Zon mengaku sudah menyampaikan gagasan itu kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi) saat rapat konsultasi kepala negara dengan DPR beberapa waktu lalu. Namun saat itu Presiden belum memberikan respons akan setuju atau menolak.
"Sekarang hanya Rp 108 per suara, harusnya Rp 5.000 per suara. Saya pernah sampaikan ke Presiden di rapat konsultasi terakhir," kata Fadli Zon saat berkunjung ke kantor redaksi detikcom, Rabu (19/10/2016).
Menurut Fadli Zon, dengan Rp 5.000 per kepala dana bantuan partai politik yang harus dikeluarkan oleh pemerintah untuk satu tahunnya sekitar Rp 5 triliun. Dia yakin anggaran pemerintah masih cukup meskipun dalam satu tahun dikeluarkan Rp 5 triliun untuk dana bantuan Parpol.
"Saya kira (APBN) masih bisa. Kita perlu lakukan reformasi di Parpol. Ini harga sebuah demokrasi," kata Fadli.
Lalu dari mana Fadli ketemu angka Rp 5.000 per suara untuk dana bantuan Parpol di Indonesia?
"Itu dari sejumlah diskusi," jawab Fadli.
Soal wacana kenaikan dana bantuan Parpol ini, sebelumnya Menteri Koordinator bidang Politik Hukum dan Keamanan Wiranto mengisyaratkan setuju. Alasannya dalam menjalankan organisasi, partai politik tentu membutuhkan dana.
Sebagai organisasi yang memiliki jaringan luas, maka dana dan iuran partai politik merupakan hal vital. Apabila dana parpol terbatas, tentunya mereka akan meminta banyak iuran dari anggotanya. Apabila para anggota tak memiliki uang, dikhawatirkan mereka akan mencari dana dari sumber yang lain, contohnya dana negara.
Namun Wiranto belum menyebut besarnya angka kenaikan untuk dana bantuan Parpol. Pemberian tambahan dana bagi Parpol akan melibatkan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Saat ini KPK juga tengah melakukan kajian terkait kenaikan dana Parpol.
Fadli Zon terkadang aneh. Meminta dana parpol naik menjadi 5 trilyun dan masih bisa diambil dari APBNM padahal sebelumnya Fadli Zon sempat mengatakan bahwa negara sedang tekor.
"Ini koreksi untuk Presiden (Joko Widodo) sendiri dan juga pemerintahan. Pemerintah inkompeten untuk menyusun anggaran dan dikoreksi total oleh Menkeu yang baru (Sri Mulyani)," kata Fadli Zon dalam diskusi 'Pajak dan RAPBN 2017' di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (11/8/2016).
Fadli mengatakan, anggaran yang disusun pemerintah memang bisa saja sewaktu waktu direvisi bila ada hal darurat.
Namun, APBN-P 2016 baru diketuk pada 28 Juni lalu sehingga seharusnya tak perlu direvisi apabila tak ada kesalahan dalam penyusunan anggarannya.
"Ini karena penerimaan dipatok tinggi, tapi realisasi tak seperti yang diharapkan. Defisitnya tinggi Rp 219 Triliun dari PDB. Artinya tekor negara sekarang," kata dia.
Jadi ketika Fadli Zon meminta tambahan dana parpor berarti fix sudah, negara tidak sedang tekor. Bagaimana menurut anda tentang fadli Zon ini?
Penulis: Vita Risma
0 Response to "Terjawab Sudah, Fadli Zon Berbohong Tentang Jokowi. Fakta Ini Mengejutkan...!!"
Posting Komentar