Beritateratas.com - Gubernur DKI Jakarta nonaktif, Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok, menanggapi pernyataan calon gubernur DKI, Anies Baswedan, terkait realisasi Kartu Indonesia Pintar (KIP) yang tak sampai ke Ibu Kota.
Anies Bawesdan merasa heran dengan Ahok yang menolak program KIP untuk direalisasikan ke Jakarta.
Padahal, menurut Anies, KIP merupakan program Presiden Joko Widodo.
Hal itu disampaikan Anies saat mengunjungi warga Jalan Penganten Ali, RT 11 RW 06, Ciracas, Jakarta Timur, Sabtu (29/10/2016) malam.
Ia mengatakan, penolakan ini berlangsung saat dia masih menjabat sebagai Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI.
Saat masih menjabat menteri tersebut, Anies yang mengirim surat permohonan agar KIP bisa dipakai di Jakarta.
"Waktu saya masih jadi Menteri, saya pernah mengirim surat. Dan waktu itu langsung dijawab Pak Gubernur, tidak diizinkan," ujar Anies.
Anies berjanji akan mengizinkan siswa mendapat KIP dan KJP jika menjadi Gubernur DKI Jakarta mendatang.
Sementara Ahok saat diklarifikasi terkait pernyataan anies Bawesdan mengatakan, siswa sudah mendapakan fasilitas Kartu Jakarta Pintar (KJP) sebelum adanya alokasi KIP.
Lagipula, kata dia, besaran dana KJP sudah cukup memenuhi kebutuhan pendidikan siswa di Ibu Kota.
"Besaran KJP sudah sesuai, mencukupi kebutuhan Jakarta sesuai kajian World Bank. Kalau didobel KIP jadi berlebihan dan tidak sesuai kebutuhan," kata Ahok, kepada Kompas.com, Minggu (30/10/2016).
Ahok mengatakan, Pemprov DKI Jakarta telah meminta Bank Dunia untuk membantu menghitung kebutuhan pendidikan siswa di Jakarta.
Pemprov DKI Jakarta melalui Dinas Pendidikan DKI Jakarta kemudian menyiapkan sejumlah anggaran untuk alokasi KJP.
"DKI sudah siap dananya semua. Ini biar mudah dan cepat membaginya," kata Ahok.
Dengan demikian, lanjut dia, lebih baik dana KIP bagi siswa di Jakarta dialokasikan untuk siswa di daerah lainnya yang lebih membutuhkan.
Ahok mengatakan, Pemprov DKI Jakarta sebenarnya bisa membagikan KJP sekaligus KIP. Namun, ia mempertimbangkan asas keadilan.
"Tapi sesuai asas keadilan, hal itu tidak benar untuk daerah lain yang masih kekurangan. Jadi lebih baik (KIP) disebar ke wilayah lain yang belum terjangkau secara maksimal," kata Ahok.
Senada dengan Ahok, Djarot menyampaikan bahwa KIP juga masuk ke Jakarta. Namun, kata dia, mereka yang ber-KTP DKI, memilih Kartu Jakarta Pintar (KJP).
"Bagi yang memiliki KTP Jakarta disuruh milih, pilih mana? KJP atau KIP? Dan rata-rata, mereka memilih KJP. Kenapa? Karena nilainya jauh lebih besar dan bisa transfer ke rekening dia. Jadi ini maknanya," kata Djarot di Pecenongan Jakarta Pusat, Minggu (30/10/2016).
Selain menilai KJP lebih besar manfaatnya dibanding KIP, Djarot menilai bahwa sedianya warga DKI pemegang KJP tidak lagi memiliki KIP.
Dengan demikian, jangkauan subsidi pendidikan bisa lebih luas.
"Jangan sampai satu orang dapat dobel, karena masih banyak yang belum dapat, supaya lebih merata," ujar dia.
Djarot mengatakan, pemegang KIP di Jakarta cukup banyak.
Mayoritas pemegang KIP di Jakarta berasal dari daerah penyangga, seperti Bekasi, Depok, dan Tangerang, yang bersekolah di Jakarta.
Ia juga menegaskan bahwa Pemprov DKI tidak pernah menolak KIP.
Djarot pun mengaku beberapa kali mengikuti peluncuran KIP bersama dengan Ketua Umum Gerakan Indonesia Pintar, Yanti Yulianti.
"Mungkin Pak Anies yang belum ngerti bahwa kita sudah menggunakan program ini, di beberapa tempat," kata Djarot.
KJP secara khusus diberikan kepada siswa yang memiliki Nomor Induk Kependudukan (NIK) DKI Jakarta dan bersekolah di DKI Jakarta.
Sementara untuk siswa yang bersekolah di DKI Jakarta namun tidak memiliki NIK DKI Jakarta mendapatkan bantuan KIP. (vr)
0 Response to "Kompak...!! Ahok - Djarot 'Pukul Telak' Anies Bawesdan Soal KJP dan KIP"
Posting Komentar