Padahal, Anies menilai jika warga DKI bisa mendapatkan KIP sekaligus KJP, bisa membantu warga untuk dana pendidikan anak. Sebab, Anies menilai, dana KJP yang diberikan untuk warga masih kurang dari yang ditentukan sekarang.
Hal itu disampaikan Anies saat mengunjungi warga Jalan Penganten Ali, RT 11 RW 06, Ciracas, Jakarta Timur, Sabtu (29/10/2016) malam. Dalam kunjungan tersebut, Anies berkeliling menyerap aspirasi warga, salah satunya mengenai Kartu Jakarta Pintar (KJP).
Mulanya, mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI itu bertanya apa kekurangan KJP saat ini. Salah seorang ibu menyeletuk dana KJP tidak bisa dicairkan. Warga mengeluhkan mengenai hal tersebut.
"Dia enggak bisa ambil tunai, Pak," kata Ibu yang mengaku bernama Ita (45), warga RT 11 RW 06, Kelurahan Ciracas, Kecamatan Ciracas, Jakarta Timur, Sabtu (29/10/2016) malam.
Ita menyayangkan kebijakan dana KJP yang tidak bisa dicairkan karena aturan. Karenanya, dana KJP hanya bisa dibelanjakan untuk barang kebutuhan sekolah.
Anies nampak tidak menjawab keluhan ibu tersebut, apakah nantinya ia akan membuat kebijakan dana KJP bisa dicairkan sesuai keinginan warga tadi atau tidak. Namun, dirinya menanyakan topik berbeda mengenai besarnya dana KJP yang bisa dicairkan.
Ibu tersebut mengatakan, untuk anaknya yang masih duduk bangku SMP, setiap bulan dirinya mendapatkan Rp 150.000. Anies heran, karena menurutnya nilai tersebut kecil.
"Harusnya lebih gede dong, KJP itu gede lho angkanya (anggarannya)," ujar Anies.
Anies lalu menyalahkan Ahok karena saat dirinya masih menjadi Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI, ia pernah meminta Ahok untuk menerima KIP di Jakarta.
"Sayang sekali, waktu saya jadi menteri, KIP itu bisa di seluruh Indonesia, kecuali Jakarta. Kenapa, karena gubernurnya menolak. Kita mau bantu, enggak boleh," ujar Anies. (Baca: Ini Kata Anies Baswedan soal Beda Kartu Indonesia Pintar dan Beasiswa Siswa Miskin)
Anies lalu menjelaskan ke ibu tadi, padahal jika KIP bisa masuk Jakarta, anak ibu tersebut yang masih SMP bisa mendapat Rp 750.000 per tahun. Rinciannya, lanjut Anies, Rp 450.000 untuk SD per tahun, Rp 750.000 untuk SMP per tahun, Rp 1.000.000 untuk SMA per tahun.
Terkait KJP dan KIP
Pemprov DKI memastikan, sistem pemberian bantuan dana melalui KJP berbeda dengan KIP. Kartu Jakarta Pintar. Penganggaran KJP juga lebih besar di APBD 2015 saja mencapai 3 Triliun, karena KJP ini menjangkau sampai pendidikan Sarjana. Dalam Hal ini Pemrov DKI telah bekerja sama dengan 56 Universitas ternama di seluruh Indonesia bagi para pemegang KJP.
Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama sebelumnya sudah pernah menjelaskan mengenai alasan mengapa penerima Kartu Jakarta Pintar (KJP) tidak diperbolehkan mendapat bantuan dana pendidikan dalam bentuk Kartu Indonesia Pintar (KIP) dari Program Kartu Indonesia Pintar (KIP) yang diinisiasi pemerintah pusat.
Yang sudah mendapatkan KJP tidak akan mendapat KIP. Tidak boleh double agar dana yang disalurkan untuk KIP bisa lebih menyeluruh. Bahkan untuk BPJS juga demikian. BPJS Jakarta, tidak memakai BPJS Pusat.
Pria yang akrab disapa Ahok itu menjelaskan bahwa KJP secara khusus diberikan kepada siswa yang memiliki Nomor Induk Kependudukan (NIK) DKI Jakarta dan bersekolah di DKI Jakarta.
Sementara untuk siswa yang bersekolah di DKI Jakarta namun tidak memiliki NIK DKI Jakarta, Ahok menekankan bahwa mereka seharusnya bisa mendapatkan bantuan KIP.
Jadi, apabila Anies Bawesdan menjadi Gubernur DKI dan memasukan KIP di Jakarta. Otomatis DKI Jakarta mendapat jatah double. Lalu, bagaimana dengan daerah lain? Bagaimana menurut anda?(vr@Beritateratas)
0 Response to "Anies Keluhkan KIP Tidak Bisa Masuk Jakarta karena Ditolak Ahok. Tapi Fakta Ini Mengejutkan...!!"
Posting Komentar