Beritateratas.com - Presiden Jokowi akhirnya menunjuk Wakapolri Komjen Pol Budi Gunawan (BG) sebagai calon Kepala Badan Intelijen Negara (BIN). Untuk memuluskan jalan Komjen BG jadi KaBIN, Jokowi mengutus Menteri Sekretaris Negara Pratikno menemui pimpinan DPR di Senayan.
"Jadi KaBIN diusulkan nama baru yaitu bapak Budi Gunawan. Jadi sekarang tinggal prosesnya di DPR karena harus mendapatkan pertimbangan dari DPR, kata Pratikno di Gedung DPR, Jumat (2/9) kemarin.
Pratikno enggan menjelaskan alasan di balik ditunjuknya Budi Gunawan menjadi calon Kepala BIN menggantikan Sutiyoso. "Ada pertimbangan tertentu yang tidak bisa disampaikan," katanya.
Namun dia mengatakan alasan pergantian hanyalah untuk regenerasi di badan telik sandi tersebut. "Regenerasi biasa, argumentasinya regenerasi saja," ujarnya.
Pratikno tiba di Gedung DPR sekitar pukul 09.00 WIB dan disambut oleh Ketua DPR Ade Komarudin dan dua Wakil Ketua DPR Taufik Kurniawan dan Agus Hermanto. Wacana Budi Gunawan menjadi KaBIN sudah ramai sejak beberapa bulan terakhir.
Banyak pihak berkomentar miring soal pengangkatan Komjen BG sebagai KaBIN. Isu pun bermunculan di balik pergantian pucuk pimpinan di lembaga telik sandi yang saat ini dikomandoi oleh Sutiyoso itu.
Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah menduga, Presiden menunjuk Budi Gunawan dikarenakan lebih memiliki indera yang tajam dibandingkan Sutiyoso. Salah satunya, dia mencontohkan kasus mantan Menteri ESDM yang diketahui memiliki kewarganegaraan ganda tapi malah justru tidak diketahui oleh BIN.
"(Presiden melalui BIN) butuh indera tajam, seperti kasus Arcandra, mungkin saja jadi catatan, kok Presiden enggak dikasih tahu ada menteri dwi kewarganegaraan, sebetulnya itu wilayah BIN," kata Fahri kemarin.
Maka dari itu, Fahri mengatakan Budi Gunawan memang pantas untuk menjadi kepala BIN. Sebab, kata dia, Presiden lebih membutuhkan sosok yang mampu menjabat sebagai Kepala BIN yang memiliki tugas sebagai 'mata, indera dan telinga' seorang Presiden.
Tak biasanya, seorang menteri langsung yang mengantarkan surat dari presiden untuk pencalonan kepala lembaga di eksekutif maupun yudikatif, seperti Kapolri, Jaksa Agung, duta besar, dan sebagainya. Biasanya, surat penting dari presiden itu hanya disampaikan oleh seorang deputi atau bagian surat menyurat di Sekneg.
Namun khusus untuk Budi Gunawan, surat diantar langsung oleh Mensesneg Pratikno. Hal ini dipandang sebuah isyarat Presiden Jokowi agar DPR segera memproses pencalonan Budi Gunawan sebagai orang nomor satu di BIN.
"Biasanya kalau Presiden itu merasa penting begitu, kan ada pesan khusus meminta dibantu dipercepat, maka menteri dikirim langsung, kehadiran Pratikno menandakan memang Presiden menginginkan agar itu diproses cepat," kata Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah di Gedung DPR, Jakarta, Jumat (2/9).
Maka dari itu, Fahri mengatakan, DPR dapat menangkap maksud Presiden tersebut. Senin (5/9) depan akan digelar Rapat Pimpinan (Rapim) dan selanjutnya diadakan Badan Musyawarah (Bamus).
"Jadi mudah-mudahan hari Senin sudah lempar ke Komisi I dan kita harapkan untuk secepatnya mengadakan atau menyelenggarakan fit and proper test," katanya.
Lain Fahri lain pula analisa Ketua DPP Partai Gerindra Desmond J Mahesa. Desmond yang juga politisi Gerindra berharap Komisi I DPR dapat berhati-hati dalam meloloskan Budi Gunawan sebagai calon KaBIN.
Ada beberapa alasan mengapa Komisi I DPR harus berhati-hati pada sosok BG. Kata dia, bisa saja nantinya Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkit soal dugaan kepemilikan rekening gendut yang membuat Budi Gunawan kala itu batal menjadi Kapolri.
"Kalau kasus ditindaklanjuti ada 2 hal, pertama kasus rekening gendut," kata Desmond saat dihubungi.
Hal kedua, kata Desmond, yang perlu diwaspadai adalah dugaan bahwa Budi Gunawan mampu menggerakkan kepolisian dalam Pilpres 2014 untuk memenangkan Joko Widodo. Dia khawatir hal ini akan terulang di Pilpres 2019.
"Kedua kasus pada saat pemilihan Jokowi kemarin menggunakan aparatur kepolisian untuk pilih Jokowi. Apa yang terjadi di 2019 kalau jadi seperti itu?" katanya.
Selain itu, Desmond menambahkan apabila Fraksi Gerindra menolak pencalonan Budi Gunawan akan menjadi sesuatu hal yang sia-sia karena akan menjadi satu-satunya fraksi yang menolak. Maka dari itu, dia lebih baik menunggu respons dari masyarakat terkait pencalonan Budi Gunawan menjadi pimpinan BIN.
"Kalau kita tidak setuju kalah juga kita. Mengalir saja kita. Kita tunggu saja dari masyarakat. Kalau BG benar-benar untuk kepentingan negara kita harus kasih applause. Kalau untuk melemahkan rival-rival politik, BIN enggak ada guna," ujarnya.
Anggota Komisi I DPR dari Fraksi Gerindra, Martin Hutabarat, menyatakan mereka tidak mempersoalkan penunjukan Budi Gunawan sebagai Kepala BIN. Alasannya, kebijakan itu merupakan kewenangan Presiden Jokowi.
"Kalau Presiden merasa ini (Budi Gunawan) yang terbaik, biasanya kita tidak banyak mempersoalkan. Berbeda dengan jabatan lain, karena Kepala BIN ini untuk operasi intelijen, jadi harus dipercaya presiden," kata Martin di Medan.
Menurutnya, Komisi I biasanya tidak mempersoalkan sosok yang dipercaya presiden jika rekam jejaknya jelas dan latar belakangnya tidak banyak dipersoalkan. "Dia (Budi Gunawan) sudah pernah Wakapolri, dulu Sutanto juga Kapolda Sumut juga jadi Kepala BIN," sebutnya.
Mengenai rumor penunjukan Budi Gunawan untuk 'menjinakkan' PDIP dalam pencalonan Ahok di Pilgub DKI, Martin tidak bisa mengomentarinya. "Kalau itu tanya ke PDIP," katanya sambil tertawa.
Salah satu isu yang ramai soal pengangkatan Komjen BG menjadi KaBIN adalah barter dukungan dengan Ahok. Isu yang beredar, jabatan KaBIn diserahkan ke Budi Gunawan barter PDIP harus mendukung Ahok di Pilgub DKI 2017 nanti.
Presiden Jokowi diisukan mendukung Ahok di Pilgub DKI, namun PDIP masih gamang untuk mengusung petahana itu. Barter kursi KaBIN dengan dukungan PDIP kepada Ahok pun muncul.
Wah...seru kali yah Pilgub DKI 2017 ini sehingga merembet isu kemana - mana. Bagaimana menurut anda?
Editor: Dian Ariyani/Merdeka.com
0 Response to "Budi Gunawan KaBIN Disebut Jadi Barter PDIP Dukung Ahok. Begini Bocoran Komisi I DPR....!!"
Posting Komentar